oleh

Sekdakab Buka Kegiatan Konsultasi Publik II Penyepakatan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan

-Tondano-15 views

MINAHASA, SwaraRakyat.co – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa Frits Muntu,S.Sos membuka kegiatan Konsultasi Publik II Penyepakatan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Tondano Timur, Eris dan Kakas, Das Tondano Di WS Rondano-Sangihe-Talaud-Miangas Tahun Anggaran 2020, di Hotel Yama Resort Tondano, Kamis (22/10/20)

Bupati Minahasa dalam sambutanya yang disampaikan oleh Sekdakab Minahasa Frits Muntu,S.Sos, menyampaikan menindaklanjuti konsultasi publik I penyepakatan muatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tondano timur, eris dan kakas, DAS tondano di WS tondano-sangihe-talaud-miangas tanggal 30 september yang lalu, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 15, disebutkan instrumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana atau program.

“KLHS RTR kawasan sekitar danau tondano bertujuan agar dihasilkannya laporan KLHS yang mendokumentasikan proses dan hasil KLHS dapat diintegrasikan dengan rancangan akhir review perda instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar danau tondano,”ujar Muntu.

Lebih lanjut dikatakannya, sasaran dari KLHS, tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana dan program RTR kawasan sekitar danau tondano berdasarkan isi strategis pembangunan berkelanjutan, kedua tersusunnya perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, tersusunnya rekomendasi prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam penyusunan kebijakan, terintregasinga hasil rekomendasi KLHS untuk kebijakan, rencana dan program RTR sekitar danau tondano, terlaksananya proses penjaminan kualitas dan tesusunnya dokumentasi KLHS RTR kawasan sekitar danau tondano.

“Pada bagian barat danau tondano terdapat zona pengembangan perumahan yang sebagian besar terletak di kecamatan remboken, tondano timur dan eris, yang sampai saat ini banyak yang belum memiliki ijin bangunan dan perlu adanya pembatasan pengembangan dengan tujuan menyediakan zona atau kawasan pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang-rendah dan aman, nyaman dan berkelanjutan,” kata Sekda

“Untuk kesemuanya itu perlu adanya pembatasan pembangunan dan penataan konsep pengembangan wisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan, untuk bangunan yang sudah ada dan tidak mempunyai sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai standart akan dikeluarkan dari sempadan danau, “sambung Muntu.

Turut hadir dalam kegiatan ini juga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Wenny Talumewo,M,Si. Kasi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III. Kementrian ATR/BPN Astuti Yudhiasari, ST, MURP. Kadis Lingkungan Hidup Drs. Vicky Kaloh. Kadis Penanaman modal dan PTSP Mekry Sondey,SE.M,Si. Kadis PUPR Silvanus Lumintang,ST. Camat terkait.

(HERS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini